Kamis, Agustus 15, 2013

Proporsional Tertutup itu Demokrasi Indonesia

PDIP.kabmalang.com -
Proporsional Tertutup itu Demokrasi Indonesia
SALAH satu agenda penting Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan di Bandung adalah membahas langkah partai mengembalikan sistem pemilu ke jalan demokrasi Indonesia sesungguhnya, sistem proporsional tertutup alias orang pilih partai.
Wasekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dalam keterangan persnya mengatakan, banyak masukan dari DPD yang menginginkan agar sistem pemilu proporsional tertutup diterapkan dalam pemilu-pemilu mendatang.
Demokrasi IndonesiaSemangat menjadikan pemilu dengan sistem orang pilih partai bukannya tanpa dasar. Pemilu 2009 dengan sistem proporsional terbuka alias orang pilih orang (caleg) menghasilkan legislatif yang tidak bertindak mewakili rakyat. Hal Itu sebagai konsekwensi transaski suara yang terjadi secara masif pada pemilu lalu.
Dampaknya, terjadi kapitalisasi di parlemen. Sejumlah RUU atau insisiatif perundangan sarat kepentingan asing. "Jika sudah begitu, lalu rakyat akan menegur siapa? Siapa yang akan dikontrol? Kepada partai jelas tidak bisa karena hak pilih yang diberikan saat itu langsung kepada caleg," tegas Hasto di lokasi rakernas, Hotel Harris, Jl Peta, Bandung.
Menggunakan sistem pemilu tertutup menurut Hasto juga bukan sebagai langkah mundur. Namun, "Mengembalikan demokrasi ke rel yang sebetulnya, demokrasi Indonesia yang sudah dirumuskan dengan baik oleh para pendiri negara ini," katanya.
Pada sistem ini, jelas Hasto, partai yang akan diuji. Caleg yang ditetapkan partai melalui nomor urut bisa dikontrol rakyat melalui partai. Memang, sebagian orang khawatir dalam penempatan nomor urut caleg adalah upaya partai melakukan transaksional. Dan bukan penempatan kader-kader terbaik dalam nomor urut yang diprioritaskan.
Namun, tandas Hasto, "Sekali lagi, di sinilah kualitas partai di uji. Di PDI Perjuangan, untuk merekomendasi caleg diatur dalam SK 031A. Dan jika ada yang terbukti memainkan (menjual surat rekomendasi), partai akan melakukan pemecatan. Sanksi itu sudah jelas. Pembuktiannya pun cukup mudah. Pelapor cukup menyatakan kesaksiannya soal transaski itu di atas meterai," jelas dia.
Kembali ke sistem proporsional tertutup juga menjadi fenomena yang dilakukan banyak negara dewasa ini. "Mereka tidak ingin mengorbankan rakyatnya kepada orang per orang (caleg). Sebab melalui partai, rakyat bisa melakukan kontrol," pungkas Hasto.
Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Ada Komentar???? untuk PDI Perjuangan Kabupaten Malang

Arsip Blog