Bung Karno, Ahmadinejad, dan Ideologi

PDIP.kabmalang.com -

Bung Karno, Ahmadinejad, dan Ideologi Kesederhanaan

KE-Dua pemimpin itu hidup di era berbeda, Bung Karno dan Mahmud Ahmadinejad. Tapi, keduanya memiliki karakter kepemimpinan yang sama: Berani menantang secara terbuka dominasi Dunia Barat, penganut pola hidup sederhana, jauh dari sikap dan perilaku hedonism, dan bukan tipe pemimpin yang gandrung mengumpulkan harta benda dengan cara menggarong uang rakyat dan negara yang dipimpinnya.
Bung Karno itu proklamator kemerdekaan RI dan tokoh penting Benua Asia yang berjuang keras mengakhiri imperialisme dan kolonialisme Barat di negara-negara Asia. Bung Karno penggagas Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung yang monumental itu. Bung Karno juga inspirator dan penggerak gerakan Non BLok bersama Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan banyak tokoh Asia lain.

Bung Karno memang beberapa kali masuk penjara dan berstatus tahanan rumah. Dia pernah ditahan di penjara Sukamiskin Bandung karena pidato politiknya yang menyerang pemerintahan Kolonial Belanda. Pernah dibuang ke Pulau Ende dan Digul (Papua). Itu semata-mata karena kiprah dan gerakan politik Bung Karno untuk memerdekakan bangsanya.

Idem dito dengan Ahmadinejad. Dia sekarang jadi simbol perlawanan dunia Tumur terhadap dunia Barat. Sikap dan kebijakan politik Ahmadinejad sangat keras terhadap negara-negara Barat. Iran di bawah kepemimpinannya adalah Iran yang berdaulat, terhormat, dan disegani banyak negara berkembang lain, karena sikap politiknya yang tak mau membebek negara- negara maju (Barat).

Leadership skill Ahmadinejad diapresiasi tinggi rakyatnya, sehingga mantan walikota Teheran itu terpilih sebagai presiden baru Iran 2 periode setelah menjabat sekitar 2 tahun walikota Teheran. Kesederhanaan Ahmadinejad tak hanya bisa dilihat dari cara dia berpakaian dan berpenampilan. Kesederhanaan itu tergambar ketika dia memperlakukan keluarga besarnya.

Tak ada fasilitas negara yang dia gunakan saat ada kegiatan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan urusan negara. Fakta itu tergambar nyata beberapa bulan lalu di tahun 2011. Saat pernikahan putra kedua Presiden Ahmadinejad bernama Alireza Ahmadinejad dengan keponakan Syahid Kaveh, resepsi pernikahan Alireza sangat jauh dari kemewahan dan gemerlapan.

Mengutip Liputan6.com, seorang blogger bernama Javad Matin, yang juga merupakan salah satu undangan keluarga Ahmadinejad, menulis pengalamannya menghadiri pernikahan sederhana itu. Menurut Matin, kesederhanaan terasa di mana-mana dalam pesta tersebut. Terbukti dari cara tamu dijamu. Hal ini juga bisa dilihat dari mobil yang digunakan untuk mengantar pengantin dan jumlah tamu undangan yang tidak lebih dari 200 orang.

Acara dibuka dengan pengajian yang dilakukan di halaman belakang Beyt atau Istana Kepresidenan. Acara pun dilanjutkan dengan makan malam bersama pengantin pria di ruangan utama bangunan itu dan diakhiri dengan berdoa bersama demi kelanggengan rumah tangga Alireza dan istrinya. Pernikahan itu hanya menelan biaya 3,5 juta Toman atau sekitar Rp 30 juta.

Padahal, Iran adalah negara kaya dan tingkat kemakmuran rakyatnya jauh lebih tinggi dibanding rakyat Indonesia. Sekadar gambaran, ekspor minyak Iran di tahun 2011 ini mencapai 3,92 juta barel per hari. Cadangan minyak Iran, sebagai produsen minyak mentah kelima terbesar dunia, mencapai 155 miliar barrel.

Bandingkan dengan Indonesia yang tingkat produksi minyaknya tahun 2011 ini tidak sampai 930 ribu barel per hari. Jumlah penduduk Indonesia sangat- sangat jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk Iran. Sehingga berdasar kalkulasi sederhana berpedoman dari penerimaan negara dari minyak, sangat jelas kas negara Iran jauh lebih banyak dibanding Indonesia. Pemanfaatan keuangan negara untuk kepentingan kemakmuran rakyat Iran jauh lebih besar probabilitasnya dibanding rakyat Indonesia.

Potret kesederhanaan itu juga tergambar pada Bung Karno dalam banyak perspektif. Sebagaimana dikatakan politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo sebagaimana dikutip Tribunnews, pada tahun 1969, Soekarno di tengah sakit ginjalnya yang parah, menghadiri pernikahan anaknya Rahmawati Soekarnoputri dengan Martomo Pariatman Marzuki atau Tommy.

Pernikahan itu jauh dari kemewahan, dalam kondisi yang amat prihatin. Pernikahan cukup berlangsung di rumah Ibu Fatmawati di Jalan Sriwijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan. Bung Hatta datang ke pernikahan itu dan memberi selamat kepada Rahma. Tiba-tiba terbuka pintu dan ada beberapa tentara. Di antara kerumunan tentara itu ada Bung Karno yang memakai jas hitam agak kedodoran dengan muka bengkak-bengkak.

Tentu saja semua mata tertuju ke Bung Karno, proklamator kemerdekaan RI yang baru saja dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden dalam SI MPRS. Hatta mengusap air mata dan tersedu-sedu melihat Soekarno. Fatmawati langsung berlari dan menciumi suaminya itu. Demikian pula anak Soekarno yang lain. Tak ada gambaran bahwa saat itu adalah pernikahan anak mantan presiden RI pertama, pernikahan anak bapak pendiri bangsa, pernikahan anak yang bapaknya keluar masuk penjara berkali-kali karena ingin bangsa dan negaranya merdeka, pernikahan anak yang bapaknya sepanjang hidupnya diabdikan 100% untuk bangsa dan rakyatnya.

Pernikahan Rahmawati-Martomo Pariatman Marzuki, kata Bambang Soesetyo, adalah satu-satunya acara pernikahan Bung Karno untuk anaknya yang ia hadiri. Itu adalah tragedi memilukan dari seorang yang mendirikan bangsa ini. Pernikahan itu berlangsung khikmad dan sangat sederhana. Pernikahan itu sungguh sepi dari pernak-pernik adat dan budaya lokal yang kerapkali mewarnai pernikahan agung anak penguasa dan penggede negara. [air]

Sumber: Berita Jatim

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com

Read More

Rakernas I

PDIP.kabmalang.com -

Megawati: 5 Pokok Agenda Partai di 2012

ADA sejumlah pokok-pokok agenda penting partai di tahun depan seperti disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri saat membuka Rapat Kerja Nasional I di Hotel Harris, Jl Peta, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/12) siang.

Menurut Mega, pokok-pokok agenda partai adalah untuk membangun harapan rakyat terhadap partai politik dan demi pengabdian terhadap bangsa dan negara. Pertama, jalan terjal ideologis yang dipilih PDI Perjuangan adalah jalan kerakyatan. Jalan terjal yang sangat keras. Lantaran itu, tegas Mega, "PDI Perjuangan tidak akan mentolelir setiap upaya yang mencederai empat pilar kebangsaan, yakni NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945."

Kedua, pemerintahan negara yang bebas korupsi adalah dasar bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketiga, perjuangan politik melalui DPR maupun MPR RI harus mengoreksi liberalisasi politik dan ekonomi. "Hal ini sangat mendasar karena bagi PDI Perjuangan, rakyat menghendaki kemakmuran, keadilan dan demokrasi yang sesungguhnya, bukan demokrasi yang seolah-olah, yang dikendalikan oleh kekuatan uang," kata Mega.

Keempat, platform perjuangan PDI Perjuangan menjadi model pengelolaan pemerintahan. Soal ini Mega bersyukur. Sebab, dari 10 kepala daerah di Indonesia yang dinyatakan terbaik, 6 di antaranya adalah kader PDI Perjuangan. "Demikian pula di tingkat pusat, kita harus terus meningkatkan kualitas diri agar menjadi kekuatan di luar pemerintahan yang mampu menawarkan kebijakan alternatif," kata Mega.

Kelima, membumikan ideologi melalui kerja-kerja ekonomi, politik, sosial dan budaya yang kongkrit adalah tugas ideologi dan sejarah setiap kader. "hal ini dapat diwujudkan melalui usaha perluasan medan juang dengan penugasan kader di tengah-tengah rakyat," tambah Mega.

Pokok-pokok agenda partai membutuhkan pimpinan yang berakar dari rakyat sendiri. Pemimpin yang seperti ini menurut Mega jauh lebih sulit ketimbang sekadar menjadi presiden. "Secara ideal, seorang presiden adalah pemimpin. Tetapi secara empirik hal ini tidak selalu berlaku," katanya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara Rakernas I, Puan Maharani, dalam laporannya menyebutkan, acara dihadiri pengurus dari 33 Dewan Pimpinan Daerah, 71 DPC cabang pelopor, departemen dan badan tingkat pusat, sayap partai, dan koordinator wilayah luar negeri.

Sejumlah pejabat pemerintah maupun partai politik lain juga hadir pada acara tersebut. Di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan-Yusuf Macan Effendi (Dede Yusuf), serta petinggi parpol Gerindra dan PKS. "Secara keseluruhan, 99 persen pihak yang kita undang hadir pada rakernas I ini," kata Puan.

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com

Read More

Proporsional Tertutup itu Demokrasi Indonesia

PDIP.kabmalang.com -

Proporsional Tertutup itu Demokrasi Indonesia

SALAH satu agenda penting Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan di Bandung adalah membahas langkah partai mengembalikan sistem pemilu ke jalan demokrasi Indonesia sesungguhnya, sistem proporsional tertutup alias orang pilih partai.

Wasekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dalam keterangan persnya mengatakan, banyak masukan dari DPD yang menginginkan agar sistem pemilu proporsional tertutup diterapkan dalam pemilu-pemilu mendatang.

Semangat menjadikan pemilu dengan sistem orang pilih partai bukannya tanpa dasar. Pemilu 2009 dengan sistem proporsional terbuka alias orang pilih orang (caleg) menghasilkan legislatif yang tidak bertindak mewakili rakyat. Hal Itu sebagai konsekwensi transaski suara yang terjadi secara masif pada pemilu lalu.

Dampaknya, terjadi kapitalisasi di parlemen. Sejumlah RUU atau insisiatif perundangan sarat kepentingan asing. "Jika sudah begitu, lalu rakyat akan menegur siapa? Siapa yang akan dikontrol? Kepada partai jelas tidak bisa karena hak pilih yang diberikan saat itu langsung kepada caleg," tegas Hasto di lokasi rakernas, Hotel Harris, Jl Peta, Bandung.

Menggunakan sistem pemilu tertutup menurut Hasto juga bukan sebagai langkah mundur. Namun, "Mengembalikan demokrasi ke rel yang sebetulnya, demokrasi Indonesia yang sudah dirumuskan dengan baik oleh para pendiri negara ini," katanya.

Pada sistem ini, jelas Hasto, partai yang akan diuji. Caleg yang ditetapkan partai melalui nomor urut bisa dikontrol rakyat melalui partai. Memang, sebagian orang khawatir dalam penempatan nomor urut caleg adalah upaya partai melakukan transaksional. Dan bukan penempatan kader-kader terbaik dalam nomor urut yang diprioritaskan.

Namun, tandas Hasto, "Sekali lagi, di sinilah kualitas partai di uji. Di PDI Perjuangan, untuk merekomendasi caleg diatur dalam SK 031A. Dan jika ada yang terbukti memainkan (menjual surat rekomendasi), partai akan melakukan pemecatan. Sanksi itu sudah jelas. Pembuktiannya pun cukup mudah. Pelapor cukup menyatakan kesaksiannya soal transaski itu di atas meterai," jelas dia.

Kembali ke sistem proporsional tertutup juga menjadi fenomena yang dilakukan banyak negara dewasa ini. "Mereka tidak ingin mengorbankan rakyatnya kepada orang per orang (caleg). Sebab melalui partai, rakyat bisa melakukan kontrol," pungkas Hasto.

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com

Read More

Ganjar Pranowo Kampanye Jempol di Malang Raya

PDIP.kabmalang.com - Rencana kampanye pasangan yang diusung PDIP akan dimulai Selasa (13/8/2013). Gubernur Jateng terpilih, Ganjar Pranowo akan  ikut berkampanye di Malang Raya untuk pasangan Bambang DH-Said Abdullah atau dikenal dengan ikon jempol. .

Wito Argo, Sekretaris DPC PDIP Kota Batu, mengatakan Ganjar akan datang dan melakukan kampanye simpatik kepada masyarakat Batu. Bambang DH sendiri akan menemui petani untuk menyerap aspirasi dan mengkampanyekan program pembangunan pertanian di Batu.

Ganjar ditugaskan PDIP untuk memperjuagkan kemenangan pasangan Jempol. Untuk menjadikan  gubernur  Jatim, Jempol harus mengalahkan pasangan petahana Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja (Berjah), serta pasangan independen  Eggi-Sihat.

Ganjar yang baru saja memenangkan Pilgub Jateng mengalahkan calon petahana beberapa bulan lalu. Rencananya, politisi PDIP yang dilantik tanggal 23 Agutus 2013 akan datang. PDIP menugaskan Ganjar untuk meraup semua suara kaum abangan di Malang Raya. Mengingat, selama ini, Malang Raya identik dengan PDIP. 

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com

Read More

Said Aqil: NU-PDI Perjuangan Tak Dapat Dipisahkan

PDIP.kabmalang.com -Said Aqil: NU-PDI Perjuangan Tak Dapat Dipisahkan

"NAHDLATUL Ulama (NU) tidak dapat dipisahkan dari PDI Perjuangan. Apabila ada upaya-upaya memisahkan keduanya, itu namanya ahistoris," tandas Ketua Umum PB NU, Dr KH Said Aqil Siradj, saat menerima audiensi Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di kantor PB NU Jl Kramat Raya 164 Jakarta, Jumat sore (2/12).

Dalam sejarahnya, urai Said Aqil, tokoh-tokoh Nahdliyin bersahabat karib dengan tokoh-tokoh nasionalis, misalnya KH Wahid Hasyim bersahabat dengan Bung Karno, dan Gus Dur dengan Megawati Soekarnoputri. Kebersamaan antara NU dengan PDI Perjuangan tersebut, kata Said Aqil, akan tetap dilanjutkan.

Said Aqil yang didampingi Sekretaris Jendral PBNU H Marsyudi Suhud, Wasekjen Imadadun Rahmat dan Bendahara Umum H Bina Suhendra menyarankan agar Bamusi yang merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan, senantiasa menonjolkan Islam Rahmat. Yaitu nilai-nilai ajaran Islam yang tampil dengan wajah ramah, sejuk, berwawasan budaya dan berpihak pada kaum lemah tanpa memandang latar belakangnya.

"Asalkan mengedepankan program berpihak pada kaum lemah, maka dengan sendirinya Baitul Muslimin Indonesia akan laku dan mendapat tempat tersendiri di tengah masyarakat," tandas Said Aqil yang juga anggota Dewan Pembina PP Bamusi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Baitul Muslimin Indonesia, Nurmansyah E Tanjung yang memimpin delegasi mengatakan, bahwa audiensi dengan PB NU bagaikan kunjungan seorang anak kepada orang tuanya. Pasalnya, kelahiran Bamusi pada 29 Maret 2007 lalu dibidani Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Sedang soal audiensi PP Bamusi dengan PB NU, jelas Nurmansyah, pertama, untuk silaturahmi dan perkenalan pengurus baru masa bakti 2010-2015. Untuk saling mengenal dan memahami peran dan posisi masing-masing dalam konteks pembinaan umat serta memperkokoh pilar-pilar kebangsaan. Dan diharapkan tercipta komunikasi dan kerjasama yang lebih produktif.

Kedua, sinergitas program, yakni untuk merumuskan program-program yang bisa langsung menyentuh kehidupan umat. Pemberdayaan adalah kata kuncinya, mengingat basis sosial NU dan PDI Perjuangan adalah sama: kaum dhu'afa dan mustadh'afien. Pemberdayaan melingkupi bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya secara menyeluruh.

Ketiga, memperkokoh pilar kebangsaan, sebagai salah satu agenda pokok yang harus dirumuskan menjadi program bersama. Dalam konteks ini, justru yang paling utama dengan menyegarkan kembali wawasan dan pemahaman keagamaan, sehingga tidak akan terjadi lagi benturan-benturan ideologis dan atau kepentingan semata yang hanya memanfaatkan legitimasi keagamaan.

Keempat, "Masukan dan saran pembinaan dari PBNU untuk Bamusi sangat diharapkan agar organisasi ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk bangsa," papar Nurmansyah E Tanjung.

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com

Read More

Sejarah PDI Perjuangan (3) dari 3

PDIP.kabmalang.com -Sejarah PDI Perjuangan

Konflik internal terus berlanjut sampai dengan dilaksanakannya Kongres IV PDI di Medan. Kongres IV PDI diselenggarakan tanggal 21-25 Juli 1993 di Aula Hotel Tiara, Medan, Sumatera Utara dengan peserta sekitar 800 orang. Dalam Kongres tersebut muncul beberapa nama calon Ketua Umum yang akan bersaing dengan Soerjadi, yakni Aberson Marle Sihaloho, Budi Hardjono, Soetardjo Soerjogoeritno dan Tarto Sudiro, kemudian muncul nama Ismunandar yang merupakan Wakil Ketua DPD DKI Jakarta.
Budi Hardjono saat itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang didukung Pemerintah. Tarto Sudiro maju sebagai calon Ketua Umum didukung penuh oleh Megawati Soekarnoputri. Saat itu posisi Megawati belum bisa tampil mengingat situasi dan kondisi politik masih belum memungkinkan.
Kongres IV PDI di Medan dibuka oleh Presiden Soeharto dan acara tersebut berjalan lancar. Namun beberapa jam kemudian acara Kongres menjadi ricuh karena datang para demonstran yang dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea mencoba menerobos masuk ke arena sidang Kongres namun dihadang satuan Brimob. Acara tetap berlangsung sampai terpilihnya kembali Soerjadi secara aklamasi sebagai Ketua Umum, namun belum sampai penyusunan kepengurusan suasana Kongres kembali ricuh karena aksi demonstrasi yng dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea berhasil menerobos masuk ke arena Kongres. Kondisi demikian membuat pemerintah mengambil alih melalui mendagri Yogie S Memed mengusulkan membentuk caretaker. Dalam rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti Ketua DPD PDI jatim pada tanggal 25-27 Agustus 1993 akhirnya diputuskan susunan resmi caretaker DPP PDI .

Setelah gagalnya Kongres IV PDI yang berlangsung di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk tampil menjadi Ketua Umum. Megawati Soekarnoputri dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI. Dukungan tersebut muncul dari DPC berbagai daerah yang datang kekediamannya pada tanggal 11 September 1993 sebanyak lebih dari 100 orang yang berasal dari 70 DPC. Mereka meminta Megawati tampil menjadi kandidat Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Dukungan terhadap Megawati semakin kuat dan semakin melejit dalam bursa calon Ketua Umum DPP PDI. Muncul kekhawatiran Pemerintah dengan fenomena tersebut. Pemerintah tidak ingin Megawati tampil dan untuk menghadang laju Megawati ke dalam bursa pencalonan Ketua Umum, dalam acara Rapimda PDI Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 1993 yang diadakan dalam rangka persiapan KLB muncul larangan mendukung pencalonan Megawati.

Kendati penghadangan oleh Pemerintah terhadap Megawati untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum sangat kuat, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi hingga akhirnya Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto.

Untuk menyelesaikan konflik PDI, beberapa hari setelah KLB, Mendagri bertemu Megawati, DPD-DPD dan juga caretaker untuk menyelenggarakan Munas dalam rangka membentuk formatur dan menyusun kepengurusan DPP PDI. Akhirnya Musyawarah Nasional (Munas) dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 1993 di Jakarta dan secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI. Dalam Munas ini dihasilkan kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998.

Berakhirnya Munas ternyata tidak mengakhiri konflik internal PDI. Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle walau tidak diakui oleh Pemerintah namun kegiatannya tidak pernah dilarang. Disamping itu kelompok Soerjadi sangat gencar melakukan penggalangan ke daerah-daerah dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Dari 28 pengurus DPP PDI, 16 orang anggota DPP PDI berhasil dirangkulnya untuk menggelar Kongres.

Ketua Umum DPP PDI, Megawati Soekarnoputri menolak tegas diselenggarakannya “Kongres”, kemudian pada tanggal 5 Juni 1996, empat orang deklaratir fusi PDI yakni Mh Isnaeni, Sabam Sirait, Abdul Madjid dan Beng Mang Reng Say mengadakan jumpa pres menolak Kongres.

Kelompok Fatimah Achmad yang didukung oleh Pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada tanggal 2-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan didukung penjagaan yang sangat ketat dari aparat keamanan lengkap dengan panser. Pagar Asrama Haji tempat kegiatan berlangsung ditinggikan dengan kawat berduri setinggi dua meter. Disamping itu di persimpangan jalan dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk terhadap orang-orang yang melintas.

Warga PDI yang tetap setia mendukung Megawati demonstrasi secara besar-besaran pada tanggal 20 Juni 1996 memprotes Kongres rekayasa yang diselenggarakan oleh kelompok Fatimah Achmad, demontrsi itu berakhir bentrok dengan aparat dan saat ini dikenal dengan “Peristiwa Gambir Berdarah”.

Meskipun masa pendukung Megawati yang menolak keras Kongres Medan, namun Pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Pemerintah mengakui secara formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta Pemilu tahun 1997. Tanggal 25 Juli 1996 Presiden Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI hasil Kongres Medan yang dipimpin oleh Soerjadi selaku Ketua Umum dan Buttu Hutapea selaku Sekretaris Jenderal. Hal ini semakin membuat posisi Megawati dan para pengikutnya semakin terpojok.

Masa pendukung Megawati mengadakan “Mimbar Demokrasi” dihalaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro hingga pada tanggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Peristiwa “Sabtu Kelabu 27 Juli” yang banyak menelan korban jiwa.

Pasca peristiwa 27 Juli, Megawati beserta jajaran pengurusnya masih tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan dibawah pantauan Pemerintah. Pada Pemilu 1997 Megawati melalui Pesan Hariannya menyatakan bahwa PDI dibawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. Pemilu 1997 diikuti oleh PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan hasil Pemilu menunjukan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati karena hasil Pemilu PDI merosot tajam dan hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.

Tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI dibawah kepemimpinan Megawati.Di tengah besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi politik, PDI dibawah kepemimpinan Megawati kian berkibar. Pasca Lengsernya Soeharto, dukungan terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati semakin kuat, sorotan kepada PDI bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Pada tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Kongres ini berlangsung secara demokratis dan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat. Kongres ini disebut dengan “Kongres Rakyat”. Karena selama kegiatan Kongres berlangsung dari mulai acara pembukaan yang diselenggarakan di lapangan Kapten Japa, Denpasar sampai acara penutupan Kongres, jalan-jalan selalu ramai dipadati warga masyarakat yang antusias mengikuti jalannya Kongres tersebut.

Di dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi.

Didalam Kongres tersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah organisatoris dalam rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan tersebut dimasukan di dalam AD-ART PDI. Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istoran Senayan Jakarta.

Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalananya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke – 4.

Untuk pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan, pengurus DPP PDI Perjuangan memutuskan melaksanakan Kongres I PDI Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru selesai tahun 2003. Salah satu alasan diselenggarakannya Kongres ini adalah untuk memantapkan konsolidasi organisasi Pasca terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden RI.

Kongres I PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret – 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah. Menjelang Kongres I PDI Perjuangan, sudah muncul calon-calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, nama yang muncul antara lain Dimyati Hartono yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, kemudian muncul pula nama Eros Jarot yang sempat menggalang DPC-DPC untuk mendukungnya. Di dalam pemandangan umum Cabang-Cabang, dari 243 DPC, hanya 2 DPC yang mengusulkan nama lain yaitu DPC Kota Jayapura dalam pemandangan umumnya mengusulkan 3 orang calon Ketua Umum yaitu Megawati, Dimyati Hartono dan Eros Jarot, kemudian DPC Kota Banjarmasin mengusulkan Eros Jarot sebagai KetuanUmum DPP PDI Perjuangan.

Kongres I PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.


Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com

Read More

Pelestarian Seni Gamelan

PDIP.kabmalang.com -

BAMBANG DH tidak mau waktu senggangnya terlewati dengan percuma. Saat menunggu acara sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi, Sabtu (20/7) siang, calon gubernur Jawa Timur itu DH menikmati karawitan.

Saat kali pertama rombongan Bambang DH masuk halaman kantor DPC di Jl Kartini, sudah terdengar alunan suara gamelan. Ternyata, alunan suara seni khas Jawa itu berasal dari paduan perangkat gamelan yang ditabuh sekelompok ibu-ibu di ruangan kanan kantor DPC.

Bambang DH lantas mendekat ke ruangan, yang ternyata sebagai tempat latihan karawitan itu. Beberapa saat, Bambang DH mengabadikan ibu-ibu yang masih asyik menabuh gamelan.

Saat jeda latihan, penggendang yang satu-satunya pria di kelompok karawitan itu, menyalami Bambang DH. "Selamat datang, Pak. Yang sedang latihan di sini semua adalah pesinden di Kabupaten Ngawi," kata Parno Tembel, si penggendang, sekaligus yang melatih para pesinden.

Hartini, koordinator seniwati waranggono mengatakan, mereka berlatih menabuh gamelan untuk mengisi waktu luang. "Kalau tidak ada tanggapan, kami berlatih di sini," ujarnya.

Menurut dia, tidak ada alasan khusus mengapa pesinden itu ingin juga menguasai keterampilan menabuh gamelan. "Yah, kami hanya ingin bisa memainkan perangkat gamelan ini. Tidak hanya bisa jadi pesinden," ungkapnya, sambil tersenyum.

Meski demikian, dari latihan rutin yang sudah dilakukan sejak sekitar setahun lalu itu, para pesinden itu sudah mampu menabuh gamelan dengan baik. Bahkan tidak jarang mereka ditanggap pihak pemkab setempat dalam berbagai acara.

Bambang DH sendiri mengapresiasi kegiatan para pesinden se-Kabupaten Ngawi tersebut. Menurut dia, kesenian tradisional Jawa memang harus diupayakan pelestariannya oleh siapapun. Termasuk oleh para waranggono.

"Sip Bu. Silakan terus berlatih," katanya. Dia lantas menikmati alunan musik khas Jawa tersebut, dan mencoba ikut menabuh salah satu perangkat gamelan

Sumber : http://bambangsaid.com

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com

Read More

Pantang Mundur Menangakan Bambang - Said

PDIP.kabmalang.com -

Jangan Ada Keraguan Menangkan Bambang-Said untuk Jatim Baru

KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur H Sirmadji mengajak struktural Kabupaten Malang mencontoh Bambang DH. Yakni, pantang mundur saat mendapat amanah DPP PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Jawa Timur.
"Mari kita ikhba (mencontoh) Pak Bambang DH, yakni saat keputusan rekomendasi sudah keluar, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah tidak ada keraguan lagi. Hanya satu kata, menangkan Bambang DH-Said Abdullah," tegas Sirmadji, ada acara sosialisasi cagub-cawagub Bambang-Said yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, di gedung serba guna Desa Pakisaji, Kamis (6/6).

Ajakan senada disampaikan Sirmadji, dalam acara serupa yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Batu. Acara sosialisasi di Kota Batu, dilakukan sore hari di kantor DPC setempat.

Menurut Sirmadji, ada tiga hal pokok yang harus dilakukan untuk memenangkan Bambang-Said. Yakni, menjaga soliditas, dan memastikan mesin partai all out dengan semangat gotong royong.

"Ketiga, pastikan seluruh konstituen hasil raihan suara Pilbup Malang lalu, di mana jago PDI Perjuangan mendapat suara 27 persen tetap dijaga, dan menjadi modal dasar raihan suara untuk Pilgub Jatim," kata Sirmadji.

Sekretaris tim pemenangan Bambang-Said itu menambahkan, bukan sesuatu yang mustahil jika penantang bisa menumbangkan calon incumbent. "Itu artinya, kita bangun optimisme untuk menumbangkan incumbent," ucapnya.

Sementara, Bambang DH menyatakan salut dengan kader PDI Perjuangan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Ciri-ciri petarung, kata Bambang, sudah ada pada kader Kabupaten Malang maupun Batu.

"Ciri-ciri kader PDI Perjuangan adalah petarung. Kalau ada yang masih ragu-ragu, lebih baik pulang saja," kata Bambang.

Di sela acara sosialisasi, Bambang DH sempat mengunjungi sentra tanaman bunga potong, di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Selama di Sidomulyo, Bambang DH diantar beberapa jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan setempat

Sumber : http://bambangsaid.com

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com

Read More

Gerakan Perempuan Terjebak Pola 1980-an

PDIP.kabmalang.com -
Gerakan Perempuan Terjebak Pola 1980-an


Pola gerakan aktivis perempuan di Indonesia sekarang terjebak era "jaman dulu" (jadul) pada pola periode 1980-an. Yakni, gerakan yang antinegara dan antipartai, sehingga tak sesuai kondisi kontemporer.
"Gerakan masyarakat sipil perempuan di Indonesia yang cenderung anti berhubungan dan berinteraksi secara langsung untuk membentuk jaringan dengan partai dan lembaga pemerintahan adalah konyol," kata politisi perempuan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Eva Kusuma Sundari, dalam lokakarya bertema "Mendorong Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Penyusunan Program Legislasi Nasional dan Anggaran 2012 yang Adil Gender, di Jakarta, Rabu (18/1).
 Selain Eva yang juga merupakan anggota Komisi III DPR, hadir sebagai pembicara dalam lokakarya ini anggota DPR perempuan dari Partai Golkar Tetty Kadi dan legislator wanita dari Partai Demokrat Timo Pangerang.
Eva mengatakan, dalam era konsolidasi demokrasi seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah aktivis yang mampu membangun koalisi dengan legislator dan pejabat publik pembuat kebijakan. "Setiap gerakan perempuan harus membuat peta politik untuk membentuk koalisi konspirasi, bahkan kolusi dalam arti bagus dengan anggota dewan atau dengan pejabat publik," kata Eva dalam acara yang digelar Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) ini
"Saya berharap bahwa gerakan masyarakat sipil perempuan di Indonesia adalah gerakan politik aspirasi, bukan representasi, sehingga apa yang mereka lakukan membawa perubahan positif bagi nasib kaum wanita Indonesia," kata Eva. Politik aspirasi yang dimaksud oleh Eva, adalah politik pada level subtansial yang melibatkan pembangunan hubungan dengan pejabat publik tingkat tinggi sehingga gerakan ini mampu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.
"Kecenderungan umum perilaku aktor gerakan perempuan, termasuk KPI, adalah tidak mau melakukan lobi informal. Mereka hanya mau menunggu proses pembuatan kebijakan sampai pada level hilir, bukan hulu. Hal ini menyulitkan kami sebagai legislator untuk memperjuangkan aspirasi," katanya.
Eva kemudian menambahkan, bahwa kemampuan diplomasi menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki aktivis perempuan untuk memaksakan perubahan dari dalam dan juga melakukan fungsi kontrol. "Ketrampilan berpolitik teman-teman gerakan sangat kurang. Mereka harus melatih lagi intuisi politiknya," katanya. (Ant/Feber S/Tri Handayani)
Sumber: suarakarya-online.com

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com

Read More