Partai dan Pemimpin Bangsa

PDIP.kabmalang.com -Partai dan Pemimpin Bangsa

Setelah peralihan politik pada era 60an, Indonesia berada dibawah kekuasaan otoriter, selama tiga dasa warsa. Dengan alasan mengejar pertumbuhan ekonomi, dipaksa dengan sistem politik yang mengabaikan kedaultan rakyat. Pemerintah berubah menjadi rejim yang membenarkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan, "politik berakar keatas" dengan praktek pengisian jabatan publik yang lebih berdasarkan loyalitas kepada rejim. Peran partai untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter sangat minim.
Partai hanya diberi kesempatan untuk mengisi jabatan parlemen, dimana calon anggota pengisi jabatan parlemen telah diseleksi sehingga hanya mereka yang sesuai dengn kriteria pemerintah dapat duduk menjadi 'wakil rakyat' akibatnya parlemen dikenal tidak lebih sebagi juru stempel, yang jauh dari rakyat dan bahkan menjadi musuh rakyat.

Reformasi tahun 1988 menjadi jalan unuk merubah system politik otoriter menjadi sistem yang lebih demokratis, mengabdi pada kepentingan rakyat. Prestasi penting reformasi adalah menguatnya peran partai politik, terutama dalam menemukan dan melahirkan pemimpin bangsa. Presiden wakil presiden, Gubernur beserta wakilnya dan bupati serta walikota dipilih secara demokratis. Apa artinya?, Tugas partai menjadi bertambah berat dan memiliki implikasi strategis, yakni partai diposisikan sebagai pintu bagi pemimpin formal dan pejabat publik.

Permasalahannya jika partai mendapat tugas legal dari negara untuk mengusulkan atau mendaftarkan calon pemimpin formal lantas apa yang dipersiapkan partai dalam menjalankan tugas mulia tersebut?, jika kita melihat konsisi partai secara umum, yang tampak adalah kondisi yang memprihatinkan. Beberapa contoh munculnya artis yang diusung partai menjadi kepala daerah. Bagi kita bukan masalah sosok artis tetapi sikap pragmatis dari partai, pilihan partai hanya pada pertimbangan jangka pendek, sekedar memanfatkn popularitas demi meraup suara.

PDI Perjuangan juga mengalami suatu tantang yang sama, dimana Di Sumatra Barat, Jawa Tengah dan Bali, dimana setelah menjabat mereka menyeberang, adalah suatu contoh nyata dimana PDI Perjuangan belum dilengkapi sistem kaderisasi yang mapan, sehingga kualitas dan loyalitas kader dapat dipercaya.
  
Maraknya politik uang sebagai dampak pragmatisme masyarakat, membuat partai politik menjadikan 'tiket' bagi 'siapa saja' yang mampu 'membeli tiket' tersebut. Bahkan banyak kasus oknum-oknum partai, memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi.
 

Bagi kandidat yang telah membayar merasa tidak lagi perlu bertanggungjawab atau bekerja untuk kepentingan partai. Oleh sebab itu hal yang wajar apabila rakyat melakukan kritik dan merasa tidak lagi mempercayai partai. Kondisi yang demikian tentunya menjadi suatu tantangan bagi kader-kader partai bukan saja merubah citra partai melainkan parpol secara sungguh-sungguh melakukan koreksi, dan mentransformasikan kinerjanya, sehingga dapat menjalankan tugas konstitusinya dan termasuk mempersiapkan kader-kadernya menjadi pejabat publik yang dapat memenuhi harapan masyarakat. PDI Perjungan harus menggunakan kesempatan emas dengan jalan memepersiapkan struktur dan kultur sehingga mampu menemukan dan melahirkan pemimpin bangsa yang dibekali ideologi

Munculnya konsultan politik yang menjadikan politik sebagai sebuah komoditi. Proses pemenangan dikerdilkan sebagai peristiwa transaksi jual beli, Calon pemimpin dikemas sedemikian rupa tak ubahnya suatu "barang" yang dibungkus dan kemudian diperdagangkan dengan teknologi marketing. Hubungan batiniah antara Pemimpin dan basis digantikan dengan citra dengan lembaran kertas atau gambar dilayar kaca. Konsultan politik tak ubahnya tukang rias yang mendandani kandidat sehingga muncul tidak seperti aslinya, rakyat diposisikan sebagai angka-angka statistik bukan lagi sebagai manusia yang memiliki pikiran dan jiwa yang luhur. Pendidikan politik digantikan dengan hasil survey

PDI Perjuangan diharapkan mampu melahirkan kader pilih tanding, bukan hanya kader yang mampu memobilisasi sumber daya politik untuk meraih kemenangan dalam berkompetisi, melainkan mampu menjalankan roda pemerintahan. Kader inilah yang akan menjadikan idelogi negara sebagai landasan kerja dan melahirkan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Posisi sebagai pejabat publik dijadikan sebagai bagian dari perjuangan partai, sehingga dapat diperlihatkan kepada rakyat perbedan antara kader partai PDI Perjuangan dibanding kader partai lainnya.

7. Herman H Oktiono

Dapil1 Kabupaten Malang
7. Herman Hidayat Oktiono
Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com