Sabtu, Agustus 14, 2010

Dimana KAPOLRI


JAKARTA – Sampai saat ini, tidak banyak yang tahu dimana keberadaan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, setelah tiba-tiba menghilang sehingga batal melangsungkan pelantikan dan serah terima beberapa perwira Mabes Polri. Menghilangnya BHD juga membuat para perwira yang rencananya dilantik, bingung.

Batalnya acara tadi pagi dikarenakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendadak memanggil Kapolri, sebagaimana disampaikan oleh wakil kepala divisi humas Mabes Polri, Kombes I Ketut Untung Yoga Ana. “Terkait penundaan sertijab tadi pagi, pak Kapolri berhalangan karena ada kegiatan rapat dengan bapak Presiden," katanya, tadi siang.

Jurubicara kepresidenan, Julian Pasha, sementara itu, membantah keras. “Saya pastikan bahwa (pertemuan) itu tidak benar, baik di Cikeas ataupun di Istana. Ini harus digarisbawahi,” Julian menegaskan kepada Waspada Online, malam ini.

Dengan nada keras, Julian meminta wartawan harus dapat memberikan informasi yang tidak menyesatkan. “Coba tolong sebutkan darimana informasi Presiden memanggil Kapolri, kalau memang ada sumbernya,” staf ahli kepresidenan bidang dalam negeri itu mempertanyakan.

Yang menarik, bantahan serupa bahwa Kapolri tidak menemui Presiden datang dari internal Mabes Polri sendiri, meski Divisi Humas Polri telah membenarkan pertemuan itu.

Menurut penasehat ahli Kapolri, Kastorius Sinaga, Kapolri mendadak menghilang karena sakit. “Kapolri sakit dan tidak enak badan karena kelelahan. Maka tadi pagi tiba-tiba tidak bisa melantik para perwira itu,” katanya.

Ditanya apakah Kapolri mengalami serangan jantung atau stroke, Kastorius tidak rinci menjawab. “Ngga ada, cuman tiba-tiba sakit aja, ngga enak badan. Kamu juga kan bisa tiba-tiba sakit. Dia (Kapolri) karena kelelahan aja,” kata Kastorius menjelaskan keberadaan Kapolri kepada Waspada Online, malam ini.

Sedangkan seorang mantan Kapolri mengaku bahwa BHD sedang mengalami gangguan kesehatan karena stres. Karena itu, BHD tidak cukup sehat untuk menjadi inspektur acara dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan tadi pagi.

“Kapolri kita sedang stres dan itu wajar saja. Dia stres karena persoalan rekaman (Ade Raharja-Ary Muladi, red) itu yang selama ini disorot tajam. Jadi ya, karena itu dia memang perlu waktu untuk istirahat,” kepada Waspada Online, purnawirawan jenderal bintang empat yang minta namanya dirahasiakan, menjelaskan.

Mantan Kapolri itu mengaku sudah berbicara dengan pihak Kapolri. Sehingga bisa memastikan bahwa BHD saat ini sedang kurang baik. "Saya sudah bicara dan memang dia perlu waktu saja. Perlu istirahat," katanya.

Pandangan berbeda dilontarkan ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta Pane, yang menilai ada keanehan yang menyebabkan Kapolri dipanggil oleh Presiden karena tidak setujunya Istana dengan mutasi para perwira Polri yang direncanakan itu.

“Bisa jadi Istana mendesak agar BHD merevisi kembali mutasi dan pelantikan para perwira Polri itu, karena banyak hal yang tidak sesuai,” kata Neta, malam ini. Salah satu contoh keanehan yang ada pada pelantikan ini, menurutnya, adalah 5 orang Brigjen yang sudah mau pensiun, namun dinaikkan jabatannya menjadi Irjen.

“Apa ini tidak mengundang kecurigaan? Jadi karena Kapolri tetap keukeuh untuk melangsungkan pelatikan itu, maka SBY langsung turun tangan untuk mambatalkan serah terima jabatan para perwira itu,” ungkap Neta kepada Waspada Online.

Menurut rencana, dan berdasarkan Keputusan Kapolri nomor : KEP/479/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010, ada 556 perwira tinggi dan menengah yang dimutasi. Dari jumlah itu ada 5 pejabat Mabes Polri dan 9 Kapolda yang diganti.

Berikut nama-nama pejabat Mabes Polri yang diganti:
1. Deputi Operasi Kapolri dari Irjen S Wenas kepada Irjen Soenarko
2. Kadivhumas Polri dari Irjen Edward Aritonang kepada Brigjen Iskandar Hasan
3. Kadivbinkum dari Irjen Badrodin Haiti kepada Brigjen Muji Waluyo
4. Kadivtelematika dari Irjen Yudi Sus Hariyanto kepada Brigjen Robert Aritonang
5. Delog Mabes Polri dari Irjen Joko Sardono kepada Irjen Uid Sus Hariyanto.

Kepala divisi humas Mabes Polri, Irjen Edward Aritonang, mengkonfirmasi bahwa acara pelantikan dan serah terima jabatan ini akan dilangsungkan Senin (16/8) mendatang.

Editor: AVIAN TUMENGKOL
(dat02/wol/dtc)
Share:

Hendarman Supandji Dibela Awak Kejaksaan

Liputan6.com, Jakarta: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap tak sependapat jika jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji dikatakan harus pensiun di usia 62 tahun. "Pasalnya pemberhentian itu hak presiden," ujarnya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (13/8).
Babul menjelaskan, legalitas jaksa agung diatur dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung. Yakni, hak prerogatif jabatan jaksa agung itu dari presiden. "Mau diangkat atau diberhentikan harus ada keputusan presiden," ujar Babul kepada para wartawan.
Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara itu mengatakan, ahli hukum tata negara bicara ada dasarnya. "Saya juga bicara ada dasarnya. Jadi kalau pasal 22 pengangkatan itu setelah ada putusan presiden yang mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung, kan harus disumpah dan dilantik."
Dengan kata lain, imbuh Babul, jika belum dilantik dan disumpah, maka belum sah jadi jaksa agung. "Berarti kewenangan penuh dari presiden, terutama legalitasnya kan undang-undang, begitu," tegasnya.
Namun, bila ada pandangan lain seperti diutarakan ahli hukum tata negara maupun politisi, ia tak mempermasalahkan pendapat tersebut. Babul menambahkan, ketika ada surat keputusan pemberhentian jaksa agung, harus ada pengantinya secara resmi. "Dengan mengucapkan sumpah dan dilantik, kemudian serah terima jabatan. Jika ada jaksa agung baru tanpa disumpah dan dilantik, maka itu tidak sah. Dan, Hendarman Supandji masih tetap Jaksa Agung," tutupnya.(ANS)
Share:

Kamis, Juli 01, 2010

Ebes Ngalam Cabup Terkaya, Incumbent Termiskin



Mesti Moco -> KanalMetro.com-Menjelang pemilukada, berbagai tahapan dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dalam suksesi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, yang akan digelar Agustus 2010 mendatang. Tak terkecuali, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Pasalnya, Lembaga yang bertugas meng-audit nilai kekayan setiap warga Indonesia itu, telah mengeluarkan daftar kekayaan materi yang dimiliki Tiga Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Malang, yang akan maju dalam Pemilukada Kabupaten Malang. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Malang , Abdul Kholik.


Menurut Kholik, surat LHKPN dari Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Jakarta itu, mengirimkan harta kekayaan calon kepala daerah tadi malam melalui faksimili. Pada surat faksimili yang diterima pihaknya semalam. Menerangkan, Cabup Malang Geng Wahyudi yang diusung PDIP dan PKB dalam Pilkada mendatang, tercatat punya kekayaan tertinggi. “Sesuai daftar harta kekayaan yang kami terima, Pak Geng punya kekayaan cukup banyak. Sedangkan Cabup Incumbent, yaitu Rendra Kresna, ada pada urutan ketiga atau yang paling miskin,” ungkapnya, kepada wartawan, Rabu (30/06/2010).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pengumunan harta kekayaan calon kepala daerah itu, juga diberikan langsung pada Ketua Tim Sukses masing-masing pasangan cabup-cawabup. Berdasarkan hasil laporan LHKPN itu, Geng Wahyudi yang berpasangan dengan Abdul Rahman, punya kekayaan total sebanyak Rp. 3.161.135.331. Sedangkan pendampignya, punya harta kekayaan senilai Rp.1.095.302.761. Dengan laporan kekayaan tersebut, dua pasangan yang kerap disebut Ebes Ngalam dengan nomor urut dua dalam Pemilukada Kabupaten Malang mendatang, terbilang pasangan paling kaya.



Sementara itu, diurutan kedua ditempati oleh Pasangan AJIB yang merupakan kepanjangan dari Agus Wahyu Arifin dan Abdul Mujib Sadzily itu, sesuai LHKPN, Agus Wahyu Arifin punya nilai kekayaan sebesar Rp. 2.825.986.000. Sedangkan wakilnya, punya kekayaan sebesar Rp. 1.845.490.963. dan untuk, Rendra Kresna yang merupakan calon incumbent, tergolong paling miskin. Rendra yang kini masih menjabat Wakil Bupati Malang tersebut, mempunyai nilai kekayaan sebanyak Rp.1.972.388.907. Bahkan, Rendra masih lebih kaya pendampingnya, H Subhan yang punya nilai kekayaan sebesar Rp. 2.539.443.763.

“Dengan daftar laporan kekayaan tersebut, diharapkan ada transparansi ke masyarakat. Sehingga, Cabup dan Cawabup yang akan maju dalam Pilkada Bupati Malang yang terpilih nanti, bisa mengemban amanah masyarakat dengan baik,” pintanya.

Haris Supriyanto-KanalMetro .com

Sumber KanalMetro .com
Share:

Rabu, Mei 05, 2010

Selamat Jalan Banteng Kab. Malang

Mesti Moco H2O


Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Malang, Boimin Nur Suhandri, Sabtu (1/4) malam sekitar pukul 20.15 WIB tutup usia, dan jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa setempat, Minggu.

Boimin mengembuskan napas terakhirnya di ruang ICU Rumah Sakit Lavalette, Kota Malang, setelah gagal mendapatkan perawatan intensif atas penyakit yang dideritanya selama sekitar satu tahun terakhir ini, jantung dan saluran kencing.


Sakitnya mantan anggota DPRD Jawa Timur itu sejak satu tahun yang lalu dan secara perlahan kesehatannya terus menurun. Almarhum juga masih sempat memimpin jalannya Rapat Konferensi Cabang Khusus DPC PDIP Kabupaten Malang pada awal tahun 2010.

Dalam rapat tersebut, Boimin terpilih kembali memimpin partai tersebut untuk lima tahun ke depan. Saat itu, kondisi kesehatan almarhum sudah kurang bagus sehingga harus dipapah beberapa orang saat menghadiri konfercabsus.

Bahkan, sekitar April 2010 lalu, Boimin masih menghadiri rapat internal partainya dalam menggelar konvensi bakal calon bupati dari PDIP yang dimenangkan oleh Muhammad Geng Wahyudi itu.

Jenazah Boimin dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) setempat, Minggu siang, setelah disemayamkan di rumah duka di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang.

Riwayat hidup Boimin pada PDIP sangat sulit dicarikan tandingannya. Selain bertangan dingin, Boimin punya gaya kepemimpinan yang tegas dan tidak bisa ditawar-tawar sehingga jasa dan perannya PDIP punya massa militan yang cukup besar di Kabupaten Malang.

Selain penyumbang suara terbesar pada pemilu tahun lalu, DPC PDIP tercatat meraih kursi di legislatif nomer satu dengan 13 kursi pada tahun ini.

Terlepas dari cara Boimin memimpin partai berlogo banteng ini, harus diakui oleh para kader, anggota partai ini saya sebagai salah seorang struktural PAC patut mengacungi JEMPOL sehingga partai ini mampu mewarnai pemerintahan kabupaten Malang.

Selamat jalan Kawan, Saudara, Pimpinan, Sahabat. Semoga Amal ibadahmu diterima Allah SWT dan semua kesalahanmu dapat diampuni-Nya
Share:

Arsip Blog